Pembiayaan Pembangunan Center Point of Indonesia di Kawasan Tanjung Bunga, Makassar

Pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia merupakan syarat utama untuk meningkatkan kualitas penyediaan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya yang besar dan menjadi penting karena menjadi stimulus utama untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kewajiban penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur idealnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi kemampuan pembiayaan anggaran dan fiskal Pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung seluruh kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu perlu adanya prioritas pembangunan suatu proyek dan sumber-sumber pembiayaan pembanguna selain dari pemerintah

Makassar akan memiliki kawasan super megah sebagai pusat bisnis, wisata dan pendidikan yang dinamakan Center Point Of Indonesia. Center Point Of Indonesia dibangun di kawasan dengan luas total 600 hektar itu akan terdapat bangunan bangunan menjulang tinggi, pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas dan pemandangan menakjubkan ke pulau pulau di Teluk Makassar. Di kawasan ini juga akan dibangun Istana kepresidenan yang selama ini hanya berada di Jawa dan Bali. Istana ini nantinya berada di atas laut.

Di kawasan CPI juga akan dibangun Masjid Termegah di Asia, sekelas Taj Mahal di India. Ada juga The Makassar Notradamus, yaitu taman 1000 patung Pahlawan Indonesia. Masih di lokasi yang sama, Makassar juga akan membangun Public Space atau area publik terluas di Dunia. Di lapangan nan luas ini, akan terdapat banyak kawasan hijau, tempat bermain, taman bunga, tempat beristrahat, dan tentunya pantai buatan. Di sekitar kawasan ini juga akan terdapat. Pembangunan center point Of Indonesia tersebut akan dilakukan dalam lima tahap yang ditargetkan rampung selama tiga tahun. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Centerpoint Of Indonesia ini diperkirakan mencapai Rp907 miliar.

Dalam kasus pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang terletak di Kawasan Tanjung Bunga, Makassar memiliki permasalahan yang cukup mendasar dalam pembiayaan pembangunan yaitu, terbatasnya anggaran di setiap daerah. Proyek ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Karena anggaran daerah yang terbatas tidak dapat menanggung seluruh beban proyek CPI ini maka diharapkan adalah posisi pembiayaan ideal dimana pusat dapat membiayai sekitar 70% dari total anggaran yang dibutuhkan, dan Pemprov Sulsel dapat mengalokasikan anggaran sebesar 30% dalam APBD.

Solusi yang ditawarkan pada kasus pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) adalah perlu adanya komitmen Pemprov Sulsel dengan pusat terkait alokasi pembiayaan dalam bentuk MoU. Pembangunan proyek infrastruktur seharusnya tidak hanya mengandalkan bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah maka dalam membangun proyek infrastruktur diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta yang mampu melakukan penggalangan dana dalam jumlah besar dengan berbagai model pembiayaan yang beragam. Pola kerjasamanya sering dikenal dengan istilah KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta) atau PPP (Public Private Partnership) dimana masing-masing pihak mempunyai porsi dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan beban pemerintah dalam menyediakan modal pembangunan dapat berkurang. Sedangkan pihak swasta dapat menikmati keuntungan setelah operasional proyek. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan proporsi modal awal pada pembangunan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya pola kerjasama tersebut maka diharapkan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dapat meningkat dengan pesat sehingga permasalahan sumber pembiayaan dapat diatasi dengan lebih mudah.

Evaluasi Program KIP di kawasan Kelurahan Sukolilo

Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Surabaya dan Sekitarnya

Kota-kota besar biasanya menghadapai permasalahan berkembangnya kawasan berkepadatan tinggi dan tidak tertata karena pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan juga tidak dibarengi juga dengan penyediaan saran dan prasarana yang dapat membentuk suatu struktur permukiman yang baik, seperti di Surabaya. Hal ini banyak meimbulkan masalah terutama dari segi sanitasi dan kesehatan penduduk. Seperti halnya permukiman nelayan di kelurahan Sukolilo di Kecamatan Bulak.

Daerah ini yang juga merupakan daerah langganan banjir pada musim penghujan, yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, tidak memiliki daerah resapan air hujan yang menyebabkan air mejadi menggenang. Guna mengatasi permasalahan banjir didaerah ini dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:

• Memperbaiki, memperlebar atau menambah jaringan system drainase sehingga saluran air mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengalirkan limpahan air hujan.

• Membuat kolam penampungan air hujan pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi sehingga selain mencegah banjir juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih.

Masalah drainase yang perlu mendapatkan penanganan serius di wilayah kelurahan Sukolilo terdapat pada RW I dan RW II bagian barat. Jumlah rumah serta kerapatan bangunan yang ada tidak sebanding dengan dimensi saluran drainase yang hanya mempunyai lebar/diameter 20 cm. dibeberapa titik, ketinggian tanah jauh lebih rendah dari badan jalan, sehingga ketika hujan turun timbul genangan, selain itu sistem saluran drainase yang tidak menerus menyebabkan genangan air limbah yang tidak tertangani akan membawa dampak bukan hanya kepada lingkungan akan tetapi juga pada kondisi kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem drainase pada wilayah RW II, walaupun kondisi permukiman cukup padat akan tetapi kontur yang mempunyai kecenderungan melandai kearah laut tidak menjadikan dimensi saluran menjadi masalah serius, karena secara otomatis air akan mengalir ke laut. Sehingga secara garis besar penanganan masalah drainase di kelurahan Sukolilo yang termasuk dalam kategori permukiman padat hanya berupa pengungsian dan perawatan saluran drainase yang sudah ada sebagaimana mestinya serta penambahan saluran drainase dibeberapa titik.

Program Saluran Drainase di Sukolilo

Dalam hal penanganan pembangunan kampung di Kelurahan Sukolilo, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan antaran lain program Comprehensive-Kampung Improvement Program (C-KIP) dan Jaring Pengaman Sosial. Di samping itu juga banyak terdap

at program perbaikan-perbaikan infrastruktur yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan di beberapa RT juga pernah mendapatkan bantuan dari mahasiswa. Untuk program drainase khususnya, kelurahan Sukolilo program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2007 meliputi pembangunan drainase yang melibatkan 7 RT dan 77,78% anggota masyarakat dari Kelurahan Sukolilo secara keseluruhan.

Rumusan biaya

a. Biaya Material

Biaya material merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan-mahan material untuk pembangunan drainase. Berikut pada table disajikan estimasi harga dari bahan material yang diperlukan untuk pembanguna saluran drainase di Kelurahan Sukolilo.

b. Biaya Jasa

Untuk biaya jasa pembangunan saluran drainase pada Keluarahan Sukolilo, Kecamatan Bulak, tidak diperlukan biaya khusus karena arahan pembangunan saluran drainase adalah pemberdayaan partisipasi masyarakat setempat untuk membenahi lingkungannya. Adapun beberapa pemberdayaan masyarakat tertuju pada, penyediaan peralatan pembangunan saluran, seperti sekop, linggis, meteran, ember, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk gotong-royong atau kerja bakti lingkungan.

Pemanfataan dana

Dana pelaksanaan rencana program penanganan kawasan kumuh perkotaan surabaya dan sekitarnya program saluran drainase ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan menurut komposisi yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. secara garis besar dana yang dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan fisik prasarana dan sarana lingkungan, permodalan untuk masyarakat atau dana bergulir untuk perbaikan rumah maupun modal usaha, pembangunan kelembagaan, pendampingan masyarakat, dan monitoring serta evaluasi program. Sementara, untuk sumber dana didaptakan dengan presentase pemerintah-masyarakat, sebesar 75%-25%. Mayoritas dana dari pemerintah adalah dana dari JPS (Jaringan Pengaman Sosial dan kas daerah (keluarahan dan kecamatan), sementara masyarakat dari iuran warga dank as RT/RW.

Analisis Program

Kriteria Penilaian Kelayakan Program

Dari hasil identifikasi program, maka kriteria yang dapat dijadikan penilaian kelayakan program pembangunan saluran drainase di Kelurahan Sukolilo adalah efektifitas, efiseiensi, dan perataan pembangunan.

Ketiga kriteria tersebut dinilai dengan menggunakan prediksi indikator penilaian, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel

Tinjauan Kelayakan Program Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Sukolilo Dengan Analisis BCA

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam menganalisis kelayakan program pembangunan saluran drainase di Kelurahan Sukolilo, maka dapat dilakukan estimasi biaya dan manfaat dari pembangunan saluran drainase. Biaya dan manfaat dari pembangunan saluran drainase dapat dilihat pada Tabel .

Untuk biaya konstruksi didasarkan pada estimasi biaya dari pengadaan bahan material dalam pembangunan drainase. Sedangkan biaya jasa tidak masuk dalam kriteria karena biaya jasa berasal dari pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kelurahan Sukolilo sendiri. Untuk perijinan meliputi persetujuan dari lembaga kemasyarakatan Kelurahan Sukolilo terutama dari pihak RT RW setempat dan dibantu dengan pelibatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan/Desa (LKMK/D) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). sedangkan dalam hal pemeliharaan biaya yang diestimasi adalah berasal semua stakeholder yang terlibat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari pembangunan drainase antara lain manfaat sosial, kesehatan, dan ekonomi. Manfaat sosial dinilai dari meningkatnya tingkat kenyamanan hidup masyarakat setempat, yakni menghindari terjadinya banjir pada musim hujan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian dinilai dari segi kesehatan, manfaat yang didapatkan adalah kemungkinan berkurangnya intensitas masyarakat yang sakit akibat buruknya sanitasi lingkungan. Sedangkan dari manfaat ekonomi dinilain dari mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk biaya kerusakan lingkungan, permukiman,maupun rumah tangga akibat banjir.

Dari hasil wawancara, biaya yang harus dikeluarkan warga per tahun akibat banjir per rumah (jumlah rumah di Kelurahan Sukolilo adalah 620 unit rumah), dengan estimasi biaya kerusakan adalah Rp. 100.000 per rumah (kerusakan tembok rumah, pagar, da perabotan rumah). Sementara, untuk biaya kesehatan di Posyandu per warga miskin (dengan askes) adalah Rp. 35.000 per warga. Selain itu, manfaat sosial berupa meningkatnya kenyamanan masyarakat sebesar Rp. 10.000 per unit rumah.

Pada koridor evaluasi dengan panjang saluran 120 m dan lebar 1 m, didapatkan jumlah rumah dengan rata-rata 5 X 10 m yang dapat diliputi adalah 12 rumah, selengkapnya bisa di lihat pada Tabel

Dari hasil analisis biaya dan manfaat (cos-benefit) didapatkan jumlah cost dari pembangunan saluran drainase di Kelurahan Sukolilo adalah sebesar Rp. 1.852.089. Sementara itu, manfaat atau benefit yang kemungkinan diperoleh dari pembangunan saluran drainase adalah sebesar Rp. 3.840.000.

Dari hasil penilaian present value cost-benefit, maka dapat dilakuka perhitungan sensitifitas program dengan Rumus B/C, atau Benefit/Cost. Dengan estimasi nilai:

o Bila B/C > 1, maka program relevan dengan kondisi masyarakat dan dapat dilaksanakan.

o Bila B/C <>

Analisis perhitungan: B = 3.840.000,

C =1.852.089,

Dengan Rumus: Sensitifitas = B/C, maka 3.840.000/1.852.089 = 2.07

Maka, B/C=S, S= 2,07>1

Hasil sensitifitas sebesar 2,07>1, maka program pembangunan saluran drainase untuk penanganan kawasan kumuh Surabaya dan sekitarnya sudah relevan dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak. Sehingga dengan rasio ini, program KIP dengan konsentrasi pengembangan drainase sangat relevan dan berguna bagi masyarakat.

Dari hasil analisa mengatakan program perbaikan kawasan kumuh yang bertempat di Kelurahan Sukolilo sangatlah relevan. Ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk membangun saluran drainase sangat seimbang dengan hasil yang didapatkan. Dengan hasil dari manfaat sosial, kesehatan dan juga ekonomi.

oleh :

ocky dwi putranto

PWK 2007 - ITS