Pembiayaan Pembangunan Center Point of Indonesia di Kawasan Tanjung Bunga, Makassar

Pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia merupakan syarat utama untuk meningkatkan kualitas penyediaan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya yang besar dan menjadi penting karena menjadi stimulus utama untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kewajiban penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur idealnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Akan tetapi kemampuan pembiayaan anggaran dan fiskal Pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung seluruh kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu perlu adanya prioritas pembangunan suatu proyek dan sumber-sumber pembiayaan pembanguna selain dari pemerintah

Makassar akan memiliki kawasan super megah sebagai pusat bisnis, wisata dan pendidikan yang dinamakan Center Point Of Indonesia. Center Point Of Indonesia dibangun di kawasan dengan luas total 600 hektar itu akan terdapat bangunan bangunan menjulang tinggi, pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas dan pemandangan menakjubkan ke pulau pulau di Teluk Makassar. Di kawasan ini juga akan dibangun Istana kepresidenan yang selama ini hanya berada di Jawa dan Bali. Istana ini nantinya berada di atas laut.

Di kawasan CPI juga akan dibangun Masjid Termegah di Asia, sekelas Taj Mahal di India. Ada juga The Makassar Notradamus, yaitu taman 1000 patung Pahlawan Indonesia. Masih di lokasi yang sama, Makassar juga akan membangun Public Space atau area publik terluas di Dunia. Di lapangan nan luas ini, akan terdapat banyak kawasan hijau, tempat bermain, taman bunga, tempat beristrahat, dan tentunya pantai buatan. Di sekitar kawasan ini juga akan terdapat. Pembangunan center point Of Indonesia tersebut akan dilakukan dalam lima tahap yang ditargetkan rampung selama tiga tahun. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Centerpoint Of Indonesia ini diperkirakan mencapai Rp907 miliar.

Dalam kasus pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang terletak di Kawasan Tanjung Bunga, Makassar memiliki permasalahan yang cukup mendasar dalam pembiayaan pembangunan yaitu, terbatasnya anggaran di setiap daerah. Proyek ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Karena anggaran daerah yang terbatas tidak dapat menanggung seluruh beban proyek CPI ini maka diharapkan adalah posisi pembiayaan ideal dimana pusat dapat membiayai sekitar 70% dari total anggaran yang dibutuhkan, dan Pemprov Sulsel dapat mengalokasikan anggaran sebesar 30% dalam APBD.

Solusi yang ditawarkan pada kasus pembangunan proyek Center Point of Indonesia (CPI) adalah perlu adanya komitmen Pemprov Sulsel dengan pusat terkait alokasi pembiayaan dalam bentuk MoU. Pembangunan proyek infrastruktur seharusnya tidak hanya mengandalkan bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran Pemerintah maka dalam membangun proyek infrastruktur diperlukan adanya keterlibatan sektor swasta yang mampu melakukan penggalangan dana dalam jumlah besar dengan berbagai model pembiayaan yang beragam. Pola kerjasamanya sering dikenal dengan istilah KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta) atau PPP (Public Private Partnership) dimana masing-masing pihak mempunyai porsi dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan beban pemerintah dalam menyediakan modal pembangunan dapat berkurang. Sedangkan pihak swasta dapat menikmati keuntungan setelah operasional proyek. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan proporsi modal awal pada pembangunan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya pola kerjasama tersebut maka diharapkan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dapat meningkat dengan pesat sehingga permasalahan sumber pembiayaan dapat diatasi dengan lebih mudah.